Persik Berubah dengan Sentuhan Talenta Spanyol, PSIM Siap Hadapi Tantangan di Gresik

 

Gresik – PSIM Yogyakarta mewaspadai perubahan signifikan yang terjadi di tubuh Persik Kediri jelang pertemuan kedua tim pada pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026. Macan Putih kini tampil dengan wajah berbeda setelah mendatangkan sejumlah pemain anyar pada paruh musim, termasuk talenta asal Spanyol yang memberi warna baru dalam permainan mereka.

PSIM dijadwalkan menantang Persik Kediri di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Jumat (13/2/2026) pukul 15.30 WIB. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Kehadiran pemain-pemain baru di kubu Persik dinilai membawa perubahan dalam organisasi permainan, terutama dalam hal distribusi bola, tempo pertandingan, dan kreativitas di lini tengah. Sentuhan pemain asing tersebut membuat Persik tampil lebih variatif dan agresif dalam beberapa laga terakhir.

Menanggapi situasi tersebut, jajaran pelatih PSIM menegaskan bahwa timnya telah melakukan evaluasi mendalam terhadap perkembangan permainan lawan. Laskar Mataram disebut telah mempersiapkan strategi khusus guna meredam kekuatan baru Macan Putih.

“Kami melihat ada perubahan dalam gaya bermain Persik. Mereka lebih dinamis dan memiliki opsi serangan yang lebih beragam. Namun, kami sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan mereka. Fokus kami adalah bermain disiplin dan memaksimalkan peluang,” ujar perwakilan tim PSIM.

PSIM juga membawa motivasi tinggi jelang laga ini. Setelah menjalani serangkaian pertandingan ketat, tim asal Yogyakarta tersebut bertekad mencuri poin di Gresik demi menjaga konsistensi performa di putaran kedua.

Selain kesiapan taktik, kondisi fisik dan mental pemain menjadi perhatian utama. Tim pelatih memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan memahami pentingnya laga ini bagi perjalanan musim 2025/2026.

Duel antara Persik dan PSIM dipastikan menjadi ujian tersendiri bagi kedua tim. Persik ingin menunjukkan dampak positif dari rekrutan anyar mereka, sementara PSIM berambisi membuktikan kesiapan menghadapi tantangan baru di kandang netral.

Pertandingan pekan ke-21 ini diharapkan menyuguhkan persaingan ketat dan permainan atraktif bagi para pecinta sepak bola Tanah Air.

DPR Nilai Negara Mampu Gratiskan Iuran BPJS Kesehatan untuk Seluruh Warga

 

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan bahwa negara dinilai memiliki kemampuan untuk menggratiskan iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh warga negara di luar pekerja formal dan aparatur negara. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Direktur Utama BPJS Kesehatan, serta Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

“Bapak ibu, saya ingin membuka diri untuk berdiskusi atau berpikir tentang suatu skenario lain. Skenario di mana di luar pekerja formal, PNS/TNI-Polri, di luar dari mereka itu seluruh peserta atau seluruh warga negara kepesertaan BPJS-nya dibiayai oleh negara. Bisa tidak? Bisa. Mampu tidak? Menurut saya mampu. Kita coba hitung,” ujar Charles.

Hitung-hitungan Anggaran

Charles merinci, dari total sekitar 280 juta penduduk Indonesia, setelah dikurangi 38 juta pekerja formal, 20 juta PNS/TNI-Polri, dan 4,5 juta pensiunan PNS/TNI-Polri, terdapat sekitar 216,5 juta penduduk yang perlu dilindungi melalui skema pembiayaan negara.

Jika jumlah tersebut dikalikan dengan besaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 per bulan, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp9,07 triliun per bulan atau setara Rp108,8 triliun per tahun.

Menurut Charles, dengan skema tersebut Indonesia berpotensi mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen dengan tingkat keaktifan peserta yang juga penuh.

“Mampu tidak? Mampu. Kemarin Pak Menkeu sudah bilang, ‘duit saya banyak’,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah kemauan politik (political will) dan keputusan politik untuk merealisasikan skenario tersebut.

“Sama seperti ketika pemerintah memutuskan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketika ada political will, program itu bisa dijalankan,” tambahnya.

Usulkan Optimalisasi Anggaran MBG

Dalam paparannya, Charles juga mengusulkan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap dapat dialokasikan untuk membiayai BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Ia menyebutkan bahwa serapan anggaran MBG tahun 2025 tercatat sebesar 81,6 persen dari total Rp71 triliun. Sementara untuk tahun 2026, pemerintah telah menganggarkan Rp335 triliun untuk program tersebut.

“Seandainya serapannya naik menjadi 85 persen, artinya masih ada 15 persen atau sekitar Rp50 triliun yang tidak terserap. Rp50 triliun itu ditambah Rp56 triliun yang sudah dianggarkan untuk PBI, jadi Rp106 triliun,” jelas Charles.

Dengan angka tersebut, menurutnya, kebutuhan pembiayaan untuk menjamin seluruh warga negara melalui BPJS Kesehatan hampir terpenuhi.

“Jadi tinggal menambah sedikit lagi, 100 persen seluruh warga negara sudah bisa dijamin kepesertaannya untuk BPJS Kesehatan,” katanya.

Dasar Konstitusi

Charles menegaskan bahwa usulan tersebut sejalan dengan amanat Konstitusi, khususnya Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Kalau saya mengartikan ini, negara bertanggung jawab atas pembiayaan jaminan kesehatan. Sehingga tidak ada lagi warga Indonesia yang kesulitan berobat, tertunda berhari-hari hingga kondisinya memburuk, bahkan berisiko kehilangan nyawa,” tegasnya.

Komisi IX DPR mendorong agar wacana tersebut dapat dikaji lebih lanjut secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek fiskal, keberlanjutan anggaran, serta efektivitas sistem jaminan kesehatan nasional.

Jokowi Diperiksa 2,5 Jam Terkait Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik soal Tudingan Ijazah Palsu

 

Jakarta – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 2,5 jam di Markas Polresta Solo, Rabu (11/2/2026), terkait laporan dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Jokowi tiba didampingi tim kuasa hukumnya, salah satunya Yakup Hasibuan. Pemeriksaan berlangsung sejak sekitar pukul 16.00 WIB hingga malam hari.

Usai pemeriksaan, Jokowi menyampaikan bahwa agenda tersebut merupakan pemeriksaan tambahan. Namun, ia menyerahkan penjelasan lebih rinci kepada tim kuasa hukumnya.

“Ya ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar kuasa hukum yang menjelaskan secara rinci,” ujar Jokowi kepada wartawan di Mapolresta Solo, Rabu malam.

Setelah memberikan keterangan singkat, Jokowi meninggalkan lokasi dengan kendaraan pribadinya dan kembali ke kediamannya.

Penyidik Ajukan 10 Pertanyaan

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan tersebut penyidik mengajukan sekitar 10 pertanyaan utama yang kemudian berkembang menjadi sejumlah sub-pertanyaan.

“Dari sepuluh pertanyaan tentunya pengembangannya juga cukup lumayan sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk jam 4 sore. Dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub-sub pertanyaan juga,” ujar Yakup.

Ia menegaskan bahwa kliennya menjawab seluruh pertanyaan secara rinci dan gamblang. Pemeriksaan disebut lebih bersifat pendalaman atas keterangan yang sebelumnya telah diberikan.

Pendalaman Proses Perkuliahan di UGM

Menurut Yakup, sebagian besar pertanyaan penyidik berkaitan dengan proses perkuliahan Jokowi saat menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

“Tadi Pak Jokowi juga menjelaskan dan prosesnya itu kebanyakan mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya ini pendalaman-pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan dulu,” jelasnya.

Ia mencontohkan, salah satu materi yang ditanyakan penyidik adalah mengenai proses penyusunan skripsi saat Jokowi menyelesaikan studi.

“Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa. Dan nanti akan digunakan oleh para penyidik untuk nantinya dilimpahkan ke kejaksaan,” kata Yakup.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses hukum atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan terkait tudingan ijazah palsu. Penyidik akan melanjutkan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mendagri: Seluruh Akses Jalan Nasional di Aceh hingga Sumbar Sudah Pulih dan Fungsional

 

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan seluruh akses jalan nasional di wilayah Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat telah pulih dan dalam kondisi fungsional. Dengan demikian, mobilitas antarwilayah utama kini dapat berjalan normal pascabencana.

“Jalan darat ini ada jalan nasional, ada jalan provinsi, kabupaten-kota, jalan desa, dan juga ada jembatan-jembatan,” ujar Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Tito menegaskan bahwa akses jalan nasional secara umum sudah kembali terhubung, termasuk jalan-jalan desa. Hal ini memungkinkan masyarakat kembali menjalani aktivitas secara normal, seiring menurunnya jumlah pengungsi dan mulai pulihnya aktivitas ekonomi antar daerah.

“Akses jalan nasional umumnya sudah terhubung semua. Dan juga jalan desa,” ungkapnya.

Mobilisasi Nasional dan Pengawasan Lapangan

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa sejak awal pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana. Langkah tersebut melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah.

“Kemudian kami melakukan cross-checking kepada semua bupati dan wali kota yang dihadiri oleh gubernur atau wakil gubernur, dan juga harus dipengecekan kita di lapangan,” jelas Tito.

Ia memastikan berbagai indikator pemulihan, mulai dari jalannya pemerintahan, layanan kesehatan dan pendidikan, akses transportasi, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat telah berjalan kembali.

“Baik itu pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, kemudian akses daerah baik provinsi, jalan nasional, semuanya sudah beres,” tegasnya.

Jembatan Darurat Difungsikan

Dalam kesempatan yang sama, Tito memaparkan progres pembangunan dan perbaikan jembatan di wilayah terdampak. Sejumlah jembatan telah difungsikan kembali, baik melalui pembangunan sementara maupun perbaikan darurat.

“Banyak yang fungsional, ada yang menggunakan jembatan sementara bailey, jembatan armco, atau jembatan lain,” ujarnya.

Langkah tersebut dilakukan agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga sembari menunggu pembangunan permanen.

Normal Permanen Butuh 2–3 Tahun

Meski kondisi fungsional sudah tercapai, Tito menyampaikan bahwa normalisasi penuh secara permanen diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2–3 tahun. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur permanen seperti jalan, jembatan, serta normalisasi sungai dengan skala pekerjaan yang luas.

“Normalisasi penuh mungkin kira-kira 2–3 tahun. Karena memang mengerjakannya sangat banyak ruas yang kena untuk dipermanenkan,” kata Tito usai konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa kondisi normal fungsional dapat dicapai dalam waktu relatif singkat, terutama jika pembersihan lumpur dan pembukaan akses dasar dilakukan secara masif.

“Dalam dua bulan bisa saya katakan normal fungsional, bukan normal permanen. Artinya jalannya bisa dilalui, lorongnya bisa dilalui,” jelasnya.

Pekerjaan Besar Menuju Pemulihan Permanen

Untuk mencapai kondisi pulih permanen, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan besar, mulai dari pengaspalan ulang jalan, pelebaran ruas, hingga mengganti jembatan darurat dengan jembatan permanen.

“Untuk mengaspal kembali, memperlebar jalan, jembatan yang sekarang darurat menjadi permanen, tentu membutuhkan waktu,” pungkas Tito.

Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan secara bertahap dengan prioritas pada keselamatan, konektivitas, dan pemulihan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Seskab: Jelang Ramadan, Presiden Prabowo Ingin Harga Kebutuhan Pokok di Daerah Bencana Tetap Terjangkau

 

Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan harga kebutuhan pokok, khususnya bahan pangan, tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama di daerah terdampak bencana, menjelang bulan suci Ramadan 2026.

“Kita sudah berada satu minggu menjelang bulan Ramadan. Bapak Presiden ingin memastikan bahwa harga-harga kebutuhan pokok, ketersediaan bahan pangan, dan bahan-bahan penting lainnya, khususnya di daerah terdampak bencana, benar-benar tersedia dan harganya terjangkau oleh masyarakat,” ujar Teddy di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Menurut Teddy, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan pemulihan di daerah bencana secara berkelanjutan. Kepala Negara juga menginstruksikan seluruh satuan tugas (Satgas), menteri, dan pejabat terkait untuk secara rutin menyampaikan perkembangan dan pembaruan informasi kepada publik.

“Bapak Presiden terus memantau perkembangan pemulihan di daerah bencana secara berkelanjutan. Beliau menginstruksikan agar seluruh Satgas, setiap menteri, maupun pejabat terkait terus menyampaikan informasi dan pembaruan secara berkala kepada publik,” jelasnya.

Pemulihan Pascabencana Tunjukkan Hasil Konkret

Teddy menyampaikan, dua bulan pascabencana, proses pemulihan di wilayah Sumatra menunjukkan hasil kerja yang cepat dan konkret. Hingga saat ini, sebanyak 5.500 unit hunian telah tersedia bagi warga terdampak.

“Bahkan dalam satu bulan terakhir saja, sudah selesai dibangun 1.500 unit hunian yang siap digunakan,” ungkapnya.

Selain itu, sebanyak 98 jembatan yang sebelumnya rusak telah berhasil diperbaiki dan kembali berfungsi di seluruh provinsi terdampak. Tidak hanya itu, 99 ruas jalan nasional yang sempat terputus kini sudah dapat dilalui secara normal.

“Seluruh capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan dan memastikan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sediakala,” tambah Teddy.

Kolaborasi Jadi Kunci Percepatan

Teddy menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, serta partisipasi aktif masyarakat.

“Semua pencapaian ini bisa diraih dengan cepat berkat kerja sama, saling mendukung, dan saling melengkapi dari semua elemen. Ke depan, kemajuan pemulihan ini akan terus kita upayakan dengan kecepatan maksimal,” ujarnya.

Presiden Tegaskan Harga Pangan Tak Boleh Lampaui HET

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya pengendalian harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran 2026. Presiden meminta agar tidak ada harga komoditas yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa keberhasilan pengendalian harga saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat menjadi acuan untuk menjaga stabilitas harga selama Ramadan dan Idul Fitri.

“Presiden sangat mengharapkan harga pangan tetap terjaga di bulan suci Ramadan. Kami minta dalam satu minggu sudah stabil, berada pada level HAP dan HET,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Senin (26/1/2026).

Ia menegaskan, tidak akan ada toleransi bagi pelaku usaha yang menjual pangan di atas HET. Penindakan terhadap pelanggaran akan dilakukan oleh Satgas Pangan Polri.

“Tidak ada pengusaha di seluruh Indonesia yang boleh menjual di atas HET. Jika ada yang melanggar, Satgas Pangan Polri akan bekerja dan bila perlu menindaknya. Tidak ada lagi kesempatan, karena sudah lama kita imbau,” tegasnya.

Dengan langkah pengawasan ketat dan koordinasi lintas kementerian serta aparat penegak hukum, pemerintah memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan tetap terjaga, terutama bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana, menjelang Ramadan hingga Idul Fitri 2026.

Jelang Ramadan, Stok Daging Sapi dan Ayam di Jakarta Dipastikan Aman hingga Idul Fitri

 

Jakarta – Menjelang bulan suci Ramadan 2026, Perumda Dharma Jaya memastikan ketersediaan stok daging sapi dan ayam di wilayah DKI Jakarta dalam kondisi aman dan mencukupi hingga Idul Fitri. Kepastian ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan strategis.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, merinci bahwa saat ini stok daging sapi yang tersedia mencapai 1.246 ton, sementara stok daging ayam sebanyak 435 ton. Selain itu, terdapat 1.594 ekor sapi hidup yang siap dipotong sesuai kebutuhan pasar.

“Akhir Februari ini akan datang lagi sekitar 500 sampai 600 ekor sapi dari Australia. Itu akan menjadi tambahan stok untuk Jakarta. Bahkan jika diperlukan, kami masih memiliki cadangan sekitar 1.000 ekor lagi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu stabilisasi harga,” ujar Raditya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan, kebutuhan daging di Jakarta tergolong tinggi. Dalam satu tahun, kebutuhan daging sapi mencapai sekitar 73.100 ton, sedangkan daging ayam menembus 182.230 ton. Secara konsumsi per kapita, daging sapi berada di kisaran 2,3 hingga 5 kilogram per orang per tahun, sementara ayam sekitar 11 kilogram per orang per tahun.

Menurut Raditya, peningkatan kebutuhan daging di Jakarta biasanya terjadi menjelang dan selama Ramadan. Meski masyarakat menjalankan ibadah puasa, konsumsi daging justru cenderung meningkat, terutama dari sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka).

“Berdasarkan statistik, penggunaan terbesar ada di sektor horeka. Restoran saat berbuka puasa hampir selalu penuh. Itu sebabnya kebutuhan tetap tinggi dan sudah kami perhitungkan dalam perencanaan stok,” jelasnya.

Dalam hal harga, Dharma Jaya berkomitmen menjaga agar daging tetap terjangkau selama Ramadan. Untuk daging sapi paha belakang bagian premium, harga yang ditawarkan berada di kisaran Rp135.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan sejumlah kompetitor yang berada di rentang Rp139.500 hingga Rp140.000 per kilogram.

“Untuk beberapa jenis potongan lain bahkan bisa lebih rendah lagi. Prinsipnya, kami ingin memberikan harga terbaik bagi masyarakat Jakarta,” tambahnya.

Perkuat Infrastruktur Penyimpanan

Selain menjaga stok dan harga, Perumda Dharma Jaya juga terus memperkuat infrastruktur penyimpanan guna mendukung stabilisasi pasokan. Saat ini perusahaan memiliki fasilitas cold storage berkapasitas 800 ton di Cakung, Jakarta Timur.

Ke depan, kapasitas tersebut akan ditingkatkan melalui pembangunan gudang pendingin baru berkapasitas 5.000 ton sebagai bagian dari program jangka panjang ketahanan pangan.

“Di bawah arahan dinas, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pasokan tetap berjalan dan harga bisa dikendalikan. Prinsipnya, kami siap mendukung stabilitas pangan di Jakarta,” ujar Raditya.

Pemerintah Pastikan Stok Aman

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menegaskan bahwa menjaga stok pangan pokok merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya untuk komoditas strategis seperti daging sapi, daging ayam, telur, dan bahan pangan lainnya yang mengalami peningkatan permintaan saat Ramadan dan Lebaran.

Berdasarkan laporan dan prediksi Pemprov DKI Jakarta, kebutuhan pangan menjelang Ramadan 2026 diperkirakan meningkat, dengan kenaikan terbesar pada komoditas telur sebesar 7,5 persen, disusul daging sapi dan kerbau sebesar 3,57 persen.

Sementara menjelang Idul Fitri 2026, lonjakan harga bahan pangan diprediksi lebih tinggi. Harga telur ayam diperkirakan meningkat 17,20 persen dan daging ayam 10,77 persen, diikuti komoditas lain seperti bawang merah dan minyak goreng.

Meski demikian, Uus memastikan stok daging sapi dalam kondisi aman berdasarkan laporan Asisten Perekonomian dan Keuangan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

“Untuk stok daging sapi, insyaallah aman. Ketersediaannya diperkirakan cukup sampai selesai Idul Fitri,” tegasnya.

Dengan langkah antisipatif yang telah disiapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Perumda Dharma Jaya optimistis stabilitas pasokan dan harga daging dapat terjaga selama Ramadan hingga Lebaran 2026.