Mendagri: Seluruh Akses Jalan Nasional di Aceh hingga Sumbar Sudah Pulih dan Fungsional

 

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan seluruh akses jalan nasional di wilayah Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat telah pulih dan dalam kondisi fungsional. Dengan demikian, mobilitas antarwilayah utama kini dapat berjalan normal pascabencana.

“Jalan darat ini ada jalan nasional, ada jalan provinsi, kabupaten-kota, jalan desa, dan juga ada jembatan-jembatan,” ujar Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Tito menegaskan bahwa akses jalan nasional secara umum sudah kembali terhubung, termasuk jalan-jalan desa. Hal ini memungkinkan masyarakat kembali menjalani aktivitas secara normal, seiring menurunnya jumlah pengungsi dan mulai pulihnya aktivitas ekonomi antar daerah.

“Akses jalan nasional umumnya sudah terhubung semua. Dan juga jalan desa,” ungkapnya.

Mobilisasi Nasional dan Pengawasan Lapangan

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa sejak awal pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana. Langkah tersebut melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah.

“Kemudian kami melakukan cross-checking kepada semua bupati dan wali kota yang dihadiri oleh gubernur atau wakil gubernur, dan juga harus dipengecekan kita di lapangan,” jelas Tito.

Ia memastikan berbagai indikator pemulihan, mulai dari jalannya pemerintahan, layanan kesehatan dan pendidikan, akses transportasi, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat telah berjalan kembali.

“Baik itu pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, kemudian akses daerah baik provinsi, jalan nasional, semuanya sudah beres,” tegasnya.

Jembatan Darurat Difungsikan

Dalam kesempatan yang sama, Tito memaparkan progres pembangunan dan perbaikan jembatan di wilayah terdampak. Sejumlah jembatan telah difungsikan kembali, baik melalui pembangunan sementara maupun perbaikan darurat.

“Banyak yang fungsional, ada yang menggunakan jembatan sementara bailey, jembatan armco, atau jembatan lain,” ujarnya.

Langkah tersebut dilakukan agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga sembari menunggu pembangunan permanen.

Normal Permanen Butuh 2–3 Tahun

Meski kondisi fungsional sudah tercapai, Tito menyampaikan bahwa normalisasi penuh secara permanen diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2–3 tahun. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur permanen seperti jalan, jembatan, serta normalisasi sungai dengan skala pekerjaan yang luas.

“Normalisasi penuh mungkin kira-kira 2–3 tahun. Karena memang mengerjakannya sangat banyak ruas yang kena untuk dipermanenkan,” kata Tito usai konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa kondisi normal fungsional dapat dicapai dalam waktu relatif singkat, terutama jika pembersihan lumpur dan pembukaan akses dasar dilakukan secara masif.

“Dalam dua bulan bisa saya katakan normal fungsional, bukan normal permanen. Artinya jalannya bisa dilalui, lorongnya bisa dilalui,” jelasnya.

Pekerjaan Besar Menuju Pemulihan Permanen

Untuk mencapai kondisi pulih permanen, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan besar, mulai dari pengaspalan ulang jalan, pelebaran ruas, hingga mengganti jembatan darurat dengan jembatan permanen.

“Untuk mengaspal kembali, memperlebar jalan, jembatan yang sekarang darurat menjadi permanen, tentu membutuhkan waktu,” pungkas Tito.

Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan secara bertahap dengan prioritas pada keselamatan, konektivitas, dan pemulihan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana.