AFC Sanksi PSSI Puluhan Juta Rupiah akibat Keterlambatan Administrasi Laga Uji Coba

 

Komite Disiplin dan Etik Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menjatuhkan sanksi finansial kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) terkait pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan pertandingan uji coba internasional.

Keputusan tersebut diambil dalam sidang Komite Disiplin dan Etik AFC yang berlangsung pada Rabu (25/2/2026). PSSI dikenai denda sebesar 1.500 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp25,1 juta karena terlambat mengajukan permohonan otorisasi pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia U-23 melawan Timnas Mali U-23.

Dua pertandingan uji coba tersebut digelar pada 15 dan 18 November 2025 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor.

Melanggar Regulasi AFC

Pelanggaran yang dilakukan PSSI merujuk pada Pasal 11.15 dalam AFC Regulations Governing International Matches. Regulasi tersebut mengatur kewajiban setiap federasi anggota untuk mengajukan permohonan otorisasi sebelum menggelar pertandingan internasional, termasuk laga kategori tier 2.

Komite Disiplin dan Etik AFC menyatakan PSSI terbukti terlambat mengajukan permohonan otorisasi pertandingan. Kelalaian administratif tersebut menjadi dasar penjatuhan sanksi kepada federasi sepak bola Indonesia.

Pelanggaran Berulang

AFC juga mencatat bahwa pelanggaran ini bukan yang pertama dilakukan PSSI dalam periode rekidivisme yang masih berlaku. Berdasarkan catatan AFC, keterlambatan administrasi tersebut merupakan pelanggaran ketujuh yang dilakukan PSSI dalam periode yang sama.

Status pelanggaran berulang tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan masih adanya ketidakkonsistenan dalam pemenuhan prosedur administrasi internasional.

Wajib Dibayar dalam 30 Hari

Dalam putusannya, Komite Disiplin dan Etik AFC memerintahkan PSSI untuk segera melunasi denda yang telah dijatuhkan. Pembayaran wajib dilakukan paling lambat 30 hari sejak keputusan resmi disampaikan kepada PSSI.

Sanksi ini menjadi pengingat bagi PSSI agar lebih disiplin dalam memenuhi ketentuan administratif internasional guna menghindari pelanggaran serupa di masa mendatang.